Selasa, 17 October 2017, 20:28:56 WIB

Korupsi Sektor Peradilan

13 October 2017 13:16:55 WIB - Sumber : Sahnan Sahuri Siregar - Advokat di Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang - Editor : Elsy Maisany    Dibaca : 40 kali

Sudah menjadi pengetahuan umum korupsi di Indonesia merupakan persoalan rumit diselesaikan. Sedemikian rumitnya, nyaris semua lini dan semua cabang-cabang kekuasaan negara terjangkit wabah korupsi ini.

Pemerintahan penyelenggaraan negara, lembaga perwakilan dan lembaga peradilan terjangkit korupsi. Tidak mengherankan jika kini masyarakat menjadi apatis dan permisif terhadap upaya penegakan hukum soal korupsi ini.

Dalam negara demokrasi modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dibagi dalam cabang-cabang kekuasaan negara secara ketat. Lembaga peradilan bertugas untuk memutus sengketa apabila terjadi gangguan terhadap hukum. Dalam rangka pelaksanaan tugas, lembaga peradilan bertugas sebagai pemutus. 

Kemandirian dan independensi lembaga peradilan harus dijaga. Peradilan harus bebas dari intervensi dari cabang-cabang kekuasaan negara yang lain. Kemandirian, dan independensi lembaga peradilan merupakan conditio sine qua non dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Dalam sistem kekuasaan hukum, pengadilan disyaratkan menjadi lembaga yang independen dan berintegritas demi menegakkan hukum terhadap setiap pelanggar hukum. Ini menjadi penegasan bahwa tiada satu apapun yang berada di atas hukum termasuk kekuasaan politik dan kekuasaan uang. Untuk itu, hakim menjadi tumpuan teramat penting terhadap tegak-runtuhnya wibawa hukum di satu negara.

Tentu saja hakim yang dimaksud ialah hakim yang independen dan berintegritas. Seorang hakim harus berjiwa sebagai hakim sejati, bukan broker dan bukan penjual rasa keadilan yang memperjualbelikan perkara yang ditanganinya. Sehingga, sebobrok apapun pelaksanaan tugas dari instansi lain jaksa dan kepolisian dalam sistem peradilan pidana misalnya, tidak akan berpengaruh besar seandainya hakim melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Hakim merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti kebijaksanaan atau orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum (materil) dan penghukuman (formil). Tidak heran kalau hakim sering dilekatkan pada predikat “wakil Tuhan”. 

Dalam agama Islam, kata “hakim” sebagai kata sifat juga merupakan salah satu kata varian untuk nama Tuhan. Jadi, profesi hakim baik itu di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan pengetahuan dan pengalaman memadai, mumpuni, bermoral luhur dan berintegritas tinggi demi berwibawanya lembaga peradilan yang terhormat dan dihormati.

Ukuran utama seorang hakim berada pada kualitas dan integritas. Sebab konstitusi mensyaratkan para hakim adalah manusia unggul. Ia memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Hal penting lainnya adalah negeri ini membutuhkan hakim yang memiliki energy lebih untuk mengakselerasi reformasi di bidang peradilan dan punya komitmen kuat untuk membangun supremasi hukum.

Namun, realitas kini menjauh dari hakikat hakim dan hakikat pengadilan. Hakim dan pengadilan kini banyak tercemar oleh kebiasan koruptif yang biasa disebut korupsi yudisial (judicial corruption). Secara sederhana korupsi yudisial dapat diartikan sebagai perbuatan para penegak hukum di pengadilan yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri. Salah satu jalannya adalah dengan menerima suap.

Tidak mengherankan, jika Global Corruption Barometer 2013, menempatkan peradilan pada peringkat kedua sebagai sektor yang paling korup dengan skala 4,4 setelah polisi dan parlemen yang sama-sama menempati peringkat pertama dengan skala 4,5. Peradilan menjadi salah satu institusi yang dianggap korup karena banyak responden yang menilai hakim dan pegawai pengadilan gampang disuap.

Integritas hakim menjadi prasyarat penegakan hukum atas koruptor. Namun, kini integritas itu seperti barang langka yang sudah kadaluwarsa untuk diperbincangkan. Kasus korupsi yudisial di sektor pengadilan bukan barang baru. Terjadi di semua level dan bidang peradilan. Melibatkan semua pihak. Semua kenyataan ini harus menyadarkan kita bahwa mafia peradilan adalah realitas. Tak perlu disangkal, tak perlu diperdebatkan definisinya, tapi itu kenyataan yang harus diatasi. Peradilan kita terkepung dengan merebaknya mafia peradilan ini. Sehingga untuk mengatasinyapun harus dilakukan secara revolusioner.

Desas-desus cerita hitam ini sudah menyeruak tak terkira entah kapan mulai dan berakhirnya. Pemberantasan korupsi tanpa memerangi terlebih dahulu mafia peradilan sama dengan omong kosong. Praktik jual beli hukum yang mencuat di semua jajaran penegak hukum telah merusak sistem peradilan.

Sikap koruptif di lembaga peradilan ini tidak dapat dilihat secara mandiri. Persoalan ini harus dilihat dengan mempertimbangkan anasir lain. Anasir dimaksud adalah kolaborasi apik dengan para pengacara, terdakwa, pegawai pengadilan dan makelar kasus.
Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pengacara dari kantor pengacara terkenal, dan OTT terhadap dua hakim konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Dan terakhir ditangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono yang menerima suap dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aditya Anugrah Moha. Ini menjadi bukti bahwa relasi permintaan dan penawaran mewarnai penegakan hukum Indonesia, korupsi peradilan ini nyaris menyerupai trend dalam perdagangan pasar valuta asing. Terjadi perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang.

Layaknya duet maut, kasus korupsi yudisial ini tidak akan dapat dimainkan dengan indah tanpa pasangan. Duet maut hakim dalam kasus korupsi yudisial lainnya adalah keniscayaan. Ini jelas perilaku menyimpang. Ketika perilaku menyimpang terjadi sedemikian meluas, maka sesungguhnya yang menyimpang bukanlah para pelaku semata, namun sistem itu sendiri yang menyimpang. Masifnya korupsi di sektor peradilan ini, mengindikasikan telah terjadi problem yang akut dalam sistem hukum kita.

Praktik jual beli hukum dan keadilan terus terbongkar. Maraknya mafia peradilan ini telah mencerminkan tidak berfungsinya lembaga peradilan sebagai instrumen pencarian keadilan. Akibatnya, pencari keadilan yang tidak punya akses modal dan kekuasaan akan selalu dikalahkan. 

Untuk itu, persoalan pengawasan ini harus dibicarakan secara serius, termasuk memasukkan rincian prosedur pengawasan dalam rangka perbaikan menyeluruh sistem peradilan. Sebab tertangkap tangannya pejabat peradilan membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai top manager. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan semua level tidak ada yang luput dari pengawasan. 

Langkah-langkah ini perlu segera dilakukan. Bila tidak, dunia peradilan kita akan semakin kacau tanpa ada pembenahan yang sistematis. Wallahualam. (*)

LOGIN untuk mengomentari.

Lowongan
© 2014 - 2017 Padek.co